Berita
2
Aug
2013

Wiranto Bicara Posisinya Saat Orde Baru

JAKARTA - Banyak pihak menyebut Ketua Umum Partai Hanura Jenderal TNI (Purn) Wiranto, merupakan bagian dari pemerintahan Orde Baru.

Wiranto sempat memegang jabatan strategis pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto, sang penguasa Orde Baru, sebelum tumbang karena desakan arus reformasi.

Pensiunan jenderal bintang empat tidak menampik anggapan orang, bahwa dirinya adalah bagian dari rezim Orde Baru.

Namun, mantan Panglima TNI mengatakan, siapapun, tidak hanya dirinya, yang hidup di masa itu, adalah bagian dari Orde Baru, dan tidak bisa menyangkal kenyataan tersebut. Yang menjadi perbedaan, katanya, ada yang memperoleh posisi, dan ada yang tidak.

"Banyak yang bilang saya bagian Orde Baru, lalu siapa yang bukan? Yang makan beras zaman Orde Baru ya bagian dari Orde Baru. Bagi saya, setiap negara ada rezim. Siapa yang hidup di rezim adalah bagian dari rezim tersebut," tuturnya di Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Wiranto lalu menjelaskan, sesungguhnya saat Orde Baru, ia hanya memegang jabatan strategis selama beberapa bulan, sebelum Presiden Soeharto lengser.

"Pada masa itu saya menjabat sebagai Pangab hanya sebentar. Dulu waktu jadi prajurit, saya pikir enak jadi Pangab. Pas jadi Pangab, saya tidak merasakan itu, karena langsung berhadapan dengan kasus penculikan dan kerusuhan," ungkapnya.

Saat gelombang reformasi tiba, Wiranto mengisahkan bagaimana saat situasi tidak menentu jelang akhir pemerintahan Orde Baru, ia memeroleh sebuah surat perintah dari presiden, yang isinya serupa dengan Supersemar.

Surat itu memungkinkan dirinya sebagai Panglima TNI, berkesempatan mengambil alih situasi dan kekuasaan negara yang tengah carut-marut saat itu.

"Saat rusuh, kalau orang lain mungkin pikir, jadi Pangab harusnya syukur, karena kesempatan untuk ambil alih oleh militer. Tapi, saya tidak. Saat saya terima Inpres tahun 1998 yang seperti Supersemar itu, saya lihat dampaknya untuk negeri ini baik atau buruk jika militer mengambil alih," kisahnya.

"Saat itu, dari perkembangan korban yang berjatuhan, peluang kekuasaan militer akan diembargo negara lain dan sebab lainnya, saya ambil kesimpulan tidak menguntungkan bagi bangsa kalau militer mengambil alih," papar Wiranto.

Ia menambahkan, ketika dalam pertemuan petinggi tentara, Kasospol TNI yang saat itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono bertanya, apakah ia sebagai Panglima TNI akan mengambil alih keadaan, dengan tegas Wiranto menyatakan tidak akan mengambil alih dan memilih untuk mengawal proses pergantian kepemimpinan nasional.

"Maka waktu SBY (sebagai Kasospol TNI) tanya, apakah panglima akan ambil alih, tegas saya katakan tidak, kita (TNI) akan antarkan pergantian pemimpin nasional," tegasnya.

Kemudian, proses reformasi terus bergulir dan mengakibatkan jatuhnya Soeharto dan naiknya BJ Habibie sebagai presiden ketiga RI.

ABRI di bawah Wiranto kemudian berangsur-angsur melakukan reformasi internal, dan kembali ke fungsi awal sebagai instrumen untuk menjaga kedaulatan negara.

http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/01/wiranto-bicara-posisinya-yang-tidak-enak-saat-orde-baru

Tag: wiranto

Copyright © 2012 Partai Hanura - All Rights Reserved